Kekuasaan Versus Kebudayaan

Yudiaryani, - (2009) Kekuasaan Versus Kebudayaan. Discussion Paper. ISI Yogyakarta, Yogyakarta.

Preview

Text Kekuasaan Versus Kebudayaan.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sepanjang dua bulan terakhir, kita diteror oleh kabar seputar Manohara yang mengalami KDRT oleh suaminya sendiri di Malaysia. Kita tersentak oleh wajah hancur Sitti Hajar yang dimartil oleh majikannya. Kita dikagetkan dengan berita Prita Mulyasari yang dipenjara karena curhat di media maya. Kampanye pilihan presiden pun sempat membuat kita harus mengelus dada ketika seorang tokoh partai dengan menyitir ucapan seorang ulama melansir pernyataan bahwa ”mengapa calon Ibu Negara tidak menggunakan jilbab”. Kasus seorang Jaksa, yang notabene adalah penegak hukum, melakukan penganiayaan fisik dan mental kepada anak dan istrinya. Kasus penangkapan Antasari yang tidak terasa sedap jika tidak dibubuhi oleh gosip keterlibatan sosok perempuan, Rani. Masih sederet kasus yang terkait dengan persoalan kekerasan dan pelecehan hak asasi perempuan. Dari sisi perlindungan hak asasi, agama, hukum, keluarga, dan ekonomi, perempuan selalu menjadi korban. Atau setidaknya perempuan menjadi kambing hitam bagi persoalan yang terjadi di wilayah laki-laki. Kesemua persoalan tersebut menunjukkan bahwa negara dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya masih memberi peluang terhadap kondisi yang mendorong terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Padahal perempuan adalah juga warga negara dan sumber daya manusia yang diperhitungkan dalam pembangunan budaya bangsa. Perempuan berhak memiliki kebebasan dalam bersuara, bertindak, dan mengembangkan jati dirinya. Kekerasan terhadap perempuan adalah produk konkret dari penindasan budaya patriarki. Di masa lalu, kebudayaan tidak lebih dari usaha manusia untuk mempertahankan dirinya, lingkungannya. Pada masa kemudian, kebudayaan menunjukkan bagaimana manusia berusaha memuliakan dirinya dengan kesadaran bahwa mereka adalah makhluk terunggul di bumi. Di masa kini, keunggulan manusia mendapat ujian yang sangat berat. Fenomena alam dan konflik berdimensi global menunjukkan indikasi pemusnahan manusia hingga 70% populasi dengan segala produk peradabannya. Zaman membentuk wajah kebudayaan kembali pada substansi budaya masa purba yang, di anatarnya, dipenuhi konflik pertahanan diri. Budaya mengeruk kekayaan dan mempertahankan diri menjadi manifestasi dari perebutan secara material. Perbaikan tampilan ekonomi selalu menuntut inovasi dengan kesibukan yang rentan konflik. Lalu, masyarakat hanya mengenal satu pola hubungan, yaitu persaingan. Seolah membenarkan pernyataan Ignas Kleden bahwa kebudayaan adalah hasil bentukan manusia, sekaligus yang membentuk manusia. Kebudayaan bukan sebuah noktah yang diam setelah diciptakan oleh manusia, tetapi secara dialektis kembali membentuk kehidupan manusia dalam cara-cara yang tidak selamanya sama dengan proses terdahulu. Kebudayaan masa kini diharuskan menghadapi persoalan-persoalan pelik yang muncul di antara relasi penguasa, kekuasaan, dan kebudayaan. Pertama, di tingkat pengambil keputusan/penguasa di negeri ini, misalnya, penanganan bidang kebudayaan masih seperti ”kutu loncat” yang dapat dipasangkan dengan bidang lain, seperti dengan bidang pendidikan dan juga dengan bidang pariwisata. Kedua, kebudayaan hanya dianggap sebagai produk material yang dapat teramati dan terukur baik dalam produk keras maupun lunak. Memasukkan kesenian sebagai karya budaya justru akan menumbuhkan pemahaman yang bias. Kebudayaan hanya terdata sebagai suatu bentuk bangunan, artefak, ilmu, syariat agama atau teknologi. Kebudayaan akhirnya mengalami materialisasi hingga ke tempat yang paling sempit: komodifikasi. Kebudayaan pun menjadi suatu bentuk apresiasi kasar yang menempatkan kekuasaan lebih sebagai perangkat yang dapat dikooptasi atau justru diperalat untuk meneguhkan kekuasaan. Ketiga, dalam suatu sistem komunikasi budaya dengan versi penguasa, penguasa akan sibuk berbicara tetapi tanpa mau mendengarkan, dan mengucapkan kata-kata tanpa mau memahami. Budaya versi penguasa seperti itulah yang terjadi pada saat budaya tradisi dengan nilai-nilai unggul dan luhur yang diembannya digunakan oleh penguasa untuk mendekati masyarakatnya. Akibatnya muncul pemaksaan nilai-nilai budaya yang telah direkayasa kepada masyarakat sebagai nilai budaya panutan dan konflik muncul antara penguasa dan masyarakatnya bahkan sesama anggota masyarakat. Yasraf Amir Piliang menyebutkan bahwa pembentukan suatu kebudayaan bukanlah suatu perbincangan mengenai suatu kepastian, akan tetapi sebuah pilihan, sebuah perencanaan, dan suatu perbincangan yang berkembang secara “sirkuler”, serta merupakan suatu jaringan hubungan yang kompleks antara masa lalu dan masa kini yang berlangsung secara holistik.1 Kebudayaan semacam ini tentu saja merupakan suatu wujud budaya yang sangat dinamis dengan segala pemahaman hasil yang bisa optimis dan juga pesimis. Optimis, karena budaya membuka peluang bagi keluasan cakrawala dalam pergaulan globalisasi, penciptaan gagasan, wujud yang lebih kaya dan lebih bernilai bagi kehidupan manusia. Pesimisme muncul, mengingat keluasan cakrawala pergaulan justru sering mencipta ketidaksetaraan, keterpinggiran, dan ketertindasan di setiap momen-momen perkembangan.

Actions (login required)

View Item